Dukungan SDM dan Infrasruktur Mampu Dorong Perekonomian Yogyakarta

22-01-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji, foto : hendra/hr

 

 

Anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji mengungkapkan ada kelebihan lain yang dimiliki Provinsi Yogyakarta terkait persoalan progresivitas pembangunan, yakni tingginya indeks pembangunan manusia (IPM) jika dibanding provinsi lain. Jika ini mampu dimanfaatkan secara maksimal, Sarmuji meyakini pembangunan di Yogyakarta mampu menjadi lebih cepat.

 

“IPM Yogyakarta tertinggi di Indonesia. Artinya kapasitas SDM Yogyakarta melebihi kapasitas SDM di Indonesia secara keseluruhan. Kalau itu dimanfaatkan untuk membangun dan menemukan inovasi baru.  Yogyakarta akan bisa melaju lebih cepat pembangunannya,” ungkap Sarmuji usai melakukan Kunjungan Spesifik ke Kanwil Bank Indonesia Yogyakarta, Jumat (19/1/2018).

 

Politisi Golkar ini meyakini pembangunan Yogyakarta mampu menjadi lebih cepat karena selain memiliki IPM tinggi, Yogyakarta juga memiliki Bandara Kulon Progo yang saat ini tengah dibangun. Sehingga, dukungan infrastruktur dan SDM mampu saling sinergi dalam pembangunan Yogyakarta di masa mendatang.

 

“Bagi Yogyakarta, pembangunan Bandara Kulon Progo sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Karena infrastruktur ini berhubungan langsung bagi pariwisata. Bandara Kulon Progo ini akan menciptakan pusat pertumbuhana baru di Yogyakarta,” terang Sarmuji.

 

Dengan adanya dukungan infrastruktur dan SDM ini menjadi dua kelebihan Yogyakarta dibanding provinsi lain. Optimisme ini pun juga, lanjut Sarmuji harus diimbangi dengan pengendalian inflasi yang baik pula agar pertumbuhan ekonomi menjadi tepat sasaran dan terarah. Meski demikian, Sarmuji pun mengakui pengendalian inflasi di Yogyakarta sudah sangat baik untuk saat ini.

 

“Kalau  dilihat berdasarkan hasil diskusi tadi, soal inflasi di bawah rata-rata nasional artinya koordinasi di daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sudah berjalan baik. Kita hanya kasih masukan saja pada momen tertentu saat inflasi naik. Nah TPID juga harus bisa tahu pada momen apa inflasi naik, itu harus dicermati,” tutup Sarmuji. (hs/sc)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...